Ekonomi kerakyatan Prabowo-Hatta vs Aksi Trisaka Jokowi-JK

Tergelitik untuk “ikut-ikutan” meramaikan pesta demokrasi di Indonesia, tapi tentu mencoba untuk tidak terjebak dalam pragmatism dukung-mendukung salah satu calon, malu sama almamater cihuy, yah izinkanlah sebagai mahasiswa ekonomi mengkritisi paparan visi misi dan program kedua calon dari perspektif ekonomi tentunya. Masih jauh dari sempurna, dan belum tentu benar apa yang akan saya kritisi, tapi setidaknya ini bukti saya mencintai negeri ini, dan saya peduli siapa yang akan menjadi pemimpin saya setidaknya 5 tahun kedepan.

Dari berbagai sumber baik dari media massa dan www.kpu.go.id sendiri, saya menemukan visi dan misi kedua capres, tak akan dikritisi semua karena saya belum punya kapasitas untuk itu, tapi setidaknya mencolok untuk mengkritisi di bidang ekonominya, sebenernya ini sudah masuk ke program bukan lagi visi dan misi, karena sudah mulai rinci dan spesifik apa yang akan mereka lakukan di bidang ekonomi jika nanti terpilih memegang amanah sebagai presiden Republik Indonesia. Berikut program dari kedua calon , dimana pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta mereka sebut dengan Ekonomi Kerakyatan dan pasangan nomor 2 Jokowi-jusuf Kalla dengan sebutuan Aksti Trisaka.

Ekonomi kerakyatan versi Prabowo-Hatta:.

1. Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.

2. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.

3. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.

4.  Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional serta mengkonsolidasi belanja negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional.

5. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW).

6. Mengalokasikan dana minimal Rp 1 miliar per desa atau kelurahan setiap tahun secara langsung, dan mengimplementasikan pula UU Tentang Desa.  Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun selama tahun 2015 sampai 2019 bagi 75.244 desa atau kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 Program Desa.

Aksi Trisaka Jokowi JK

1.   Akan melakukan Pembangunan Sumber daya manusia, dengan menerapkan kebijakan Indonesia pintar, Indonesia kerja, Indonesia sehat, dan Indonesia sejahtera.

2.  Akan meningkatkan daya saing dan produktivitas rakyat, dengan membangun infrastruktur, pasar tradisional dan sentra perikanan, investasi mudah dan menarik, serta menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan

3. Pembangunan ekonomi mandiri, dengan memperbaiki kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan, serta penguatan teknologi.

 Begitu garis besar dari program ekonomi kedua calon, nah saatnya berpendapat, kalau dari sudut pandang ekonomi konvensional kayaknya udah biasa dan gak terlalu penting lah ya, saya coba dari sudut pandang ekonomi islam. Salah satu yang menjadi ruh dari ekonomi islam adalah ingin menghilangkan dekapling , yaitu kesenjangan antara ekonomi moneter dengan ekonomi di sector riil, sehingga berbicara ekonomi islam adalah berbicara bagaimana meningkatkan ekonomi di sector riil yang sejatinya merupakan tonggak dan fondasi khusus dalam pertumbuhan ekonomi.

Dari pemaparan diatas saya rasa kedua calon sudah mengarahkan kepada pembangunan disektor riil , baik dari ekonomi kerakyatan Prabowo-Hatta maupun dari Aksi trisaka Jokowi-JK , namun apabila ingin membandingkan dalam hal siapa yang lebih mendekati kepada pembangunan di sector riil maka menurut saya Prabowo-Hatta mempunyai nilai lebih daripada jokowi – Jk, kenapa? Terbukti dari pemaparan program Prabowo-Hatta yang sudah spesifik sampai membahas dari pedagang sebagai individu, kemudian UMKM sebagai kelompok dalam usaha mikro sampai kepada perbankan yang biasanya hanya untuk kepentingan menengah keatas diarahkan kepada masyarakat menengah ke bawah. Sedang dari pemaparan dari Jokowi-JK yang memulai dengan pembangunan dari manusianya sampai kepada kedaulatan energy dan pangan masih terlalu melebar dan belum spesifik, padahal ini sudah masuk kedalam program yang seharusnya lebih spesifik, dan langsung bisa di implementaskan. Namun dari paparan diatas, Jokowi-JK masih dalam taraf sebuah konsep yang belum rinci. Sebenarnya salah satu point dari trisaka sudah mulai rinci mengarah kepada pembangunan di sector riil seperti pembangunan infrastruktur dan pasar tradisional, namun sayang tidak diikuti dengan 2 point lainnya yang masih dalam taraf normative, seperti ingin melakukan Pembangunan ekonomi mandiri, dengan memperbaiki kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan, serta penguatan teknologi, tapi sederhananya kedaulatan seperti apa yang diharapkan? Kedaulatan untuk rakyat atau untuk asing? Masih terlalu ambigu dan belum sampai ketaraf apa yang akan dilakukan untuk mencapai hal tersebut, sehingga dari sisi kedekatan program ekonomi ke sector riil yang merupakan ruh dari system ekonomi islam satu point untuk Prabowo-Hatta.

eits tapi baru dari sisi ini ya, silahkan di analisa dari sisi yang lain, sehingga dengan cara sepert ini ini kita mengharapkan mempercepat proses demokrasi yang substansial  dan tidak terjebak dalam aksi dukung mendukung tanpa alasan yang jelas, apalagi yang mahasiswa, ehm malu sama almameter cuy hee, sekian. Wallahua’lam.