Tergelitik untuk “ikut-ikutan”
meramaikan pesta demokrasi di Indonesia, tapi tentu mencoba untuk tidak
terjebak dalam pragmatism dukung-mendukung salah satu calon, malu sama
almamater cihuy, yah izinkanlah sebagai mahasiswa ekonomi mengkritisi paparan
visi misi dan program kedua calon dari perspektif ekonomi tentunya. Masih jauh
dari sempurna, dan belum tentu benar apa yang akan saya kritisi, tapi
setidaknya ini bukti saya mencintai negeri ini, dan saya peduli siapa yang akan
menjadi pemimpin saya setidaknya 5 tahun kedepan.
Dari berbagai sumber baik dari media
massa dan www.kpu.go.id sendiri, saya
menemukan visi dan misi kedua capres, tak akan dikritisi semua karena saya
belum punya kapasitas untuk itu, tapi setidaknya mencolok untuk mengkritisi di
bidang ekonominya, sebenernya ini sudah masuk ke program bukan lagi visi dan
misi, karena sudah mulai rinci dan spesifik apa yang akan mereka lakukan di
bidang ekonomi jika nanti terpilih memegang amanah sebagai presiden Republik
Indonesia. Berikut program dari kedua calon , dimana pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta
mereka sebut dengan Ekonomi Kerakyatan
dan pasangan nomor 2 Jokowi-jusuf Kalla dengan sebutuan Aksti Trisaka.
Ekonomi kerakyatan versi Prabowo-Hatta:.
1. Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.
2. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.
3. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.
4. Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional serta mengkonsolidasi belanja negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional.
5. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW).
6. Mengalokasikan dana minimal Rp 1 miliar per desa atau kelurahan setiap tahun secara langsung, dan mengimplementasikan pula UU Tentang Desa. Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun selama tahun 2015 sampai 2019 bagi 75.244 desa atau kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 Program Desa.
1. Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.
2. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.
3. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.
4. Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional serta mengkonsolidasi belanja negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional.
5. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW).
6. Mengalokasikan dana minimal Rp 1 miliar per desa atau kelurahan setiap tahun secara langsung, dan mengimplementasikan pula UU Tentang Desa. Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun selama tahun 2015 sampai 2019 bagi 75.244 desa atau kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 Program Desa.
Aksi Trisaka Jokowi JK
1. Akan melakukan Pembangunan Sumber daya manusia, dengan menerapkan
kebijakan Indonesia pintar, Indonesia kerja, Indonesia sehat, dan Indonesia
sejahtera.
2. Akan meningkatkan daya saing dan produktivitas rakyat, dengan
membangun infrastruktur, pasar tradisional dan sentra perikanan, investasi
mudah dan menarik, serta menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan
3. Pembangunan ekonomi mandiri, dengan memperbaiki kedaulatan
pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan, serta penguatan teknologi.
Begitu garis besar dari
program ekonomi kedua calon, nah saatnya berpendapat, kalau dari sudut pandang
ekonomi konvensional kayaknya udah biasa dan gak terlalu penting lah ya, saya
coba dari sudut pandang ekonomi islam. Salah satu yang menjadi ruh dari ekonomi
islam adalah ingin menghilangkan dekapling , yaitu kesenjangan antara ekonomi
moneter dengan ekonomi di sector riil, sehingga berbicara ekonomi islam adalah
berbicara bagaimana meningkatkan ekonomi di sector riil yang sejatinya
merupakan tonggak dan fondasi khusus dalam pertumbuhan ekonomi.
Dari pemaparan diatas
saya rasa kedua calon sudah mengarahkan kepada pembangunan disektor riil , baik
dari ekonomi kerakyatan Prabowo-Hatta maupun dari Aksi trisaka Jokowi-JK ,
namun apabila ingin membandingkan dalam hal siapa yang lebih mendekati kepada
pembangunan di sector riil maka menurut saya Prabowo-Hatta mempunyai nilai
lebih daripada jokowi – Jk, kenapa? Terbukti dari pemaparan program Prabowo-Hatta
yang sudah spesifik sampai membahas dari pedagang sebagai individu, kemudian
UMKM sebagai kelompok dalam usaha mikro sampai kepada perbankan yang biasanya hanya
untuk kepentingan menengah keatas diarahkan kepada masyarakat menengah ke
bawah. Sedang dari pemaparan dari Jokowi-JK yang memulai dengan pembangunan
dari manusianya sampai kepada kedaulatan energy dan pangan masih terlalu
melebar dan belum spesifik, padahal ini sudah masuk kedalam program yang
seharusnya lebih spesifik, dan langsung bisa di implementaskan. Namun dari
paparan diatas, Jokowi-JK masih dalam taraf sebuah konsep yang belum rinci. Sebenarnya
salah satu point dari trisaka sudah mulai rinci mengarah kepada pembangunan di sector
riil seperti pembangunan infrastruktur dan pasar tradisional, namun sayang
tidak diikuti dengan 2 point lainnya yang masih dalam taraf normative, seperti ingin
melakukan Pembangunan ekonomi mandiri, dengan memperbaiki
kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan, serta penguatan
teknologi, tapi sederhananya kedaulatan seperti apa yang diharapkan? Kedaulatan
untuk rakyat atau untuk asing? Masih terlalu ambigu dan belum sampai ketaraf apa
yang akan dilakukan untuk mencapai hal tersebut, sehingga dari sisi kedekatan
program ekonomi ke sector riil yang merupakan ruh dari system ekonomi islam
satu point untuk Prabowo-Hatta.
eits tapi baru dari sisi ini ya, silahkan di
analisa dari sisi yang lain, sehingga dengan cara sepert ini ini kita
mengharapkan mempercepat proses demokrasi yang substansial dan tidak terjebak dalam aksi dukung mendukung
tanpa alasan yang jelas, apalagi yang mahasiswa, ehm malu sama almameter cuy
hee, sekian. Wallahua’lam.
